Kebun Koruptor

DULU, waktu saya masih kanak-kanak, ada sebuah lagu yang sangat populer dengan potongan syair berbunyi begini: “Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah…” Kelak, kalau kebun koruptor jadi dibangun, boleh juga para komposer menggubah lagu dengan potongan syair kira-kira begini: “Lihat kebunku, penuh dengan koruptor. Ada yang menyuap, ada yang disetor…” Lagu mana yang paling enak dan mudah dinyanyikan, itulah lagu yang akan kita populerkan bersama.

Bagaimana? Setuju? Sekedar menggagas, boleh kan? Bukan apa-apa, saya tertarik dengan gagasan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tentang kebun koruptor. Menurut Mahfud, para koruptor layak ditempatkan di kebun khusus yang didirikan di sebelah kebun binatang. ”Saya putus asa (menghadapi koruptor). Saya punya ide gila. Buat saja kebun koruptor di samping kebun binatang. Kalau Bambang Widjojanto terpilih (sebagai Ketua KPK), saya mau mengusulkan itu,” ujarnya Mahfud akhir November lalu. Nantinya, menurut Mahfud, kebun koruptor didirikan di 33 provinsi. Di tempat tersebut berkumpul koruptor-koruptor yang sedang menjalani masa hukuman dan dipertontonkan kepada publik. Mereka ditunjukkan juga kepada para siswa, agar sejak dini muncul di benak mereka pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan memalukan.

“Lebih baik daripada murid-murid disuruh melihat binatang setiap semester, setiap liburan. Toh sama-sama binatang juga. Orang yang melakukan korupsi, sebenarnya hatinya binatang. Di situ (kebun koruptor) ditunjukkan, ini loh tampang koruptor, yang dihukum 20 tahun, sekian tahun. Tampilkan foto-foto korbannya,” kata Mahfud. Dalam kebun itu, menurut dia, bisa juga ditambahkan diorama korupsi dan sejarah pemberantasannya di Indonesia, sehingga bisa tergambar bahwa korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai efek buruk yang luar biasa. Hal itu merupakan hukuman yang pantas, sebab koruptor merupakan penjahat besar yang tindakannya menyengsarakan rakyat banyak.

Saya mendukung gagasan yang terkesan main-main ini. Benar, selain dihukum berat, para koruptor harus dipermalukan. Soalnya, penyakit ini sudah akut. Itu sebabnya saya meragukan survei terbaru oleh World Justice Project, dan dirilis oleh United Press International, 13 Juni lalu, yang menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia menempati posisi ke-47 dari 66 negara yang disurvei di seluruh dunia. Sementara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, peringkat ketiadaan korupsi di Indonesia masuk di urutan ke-2 dari paling buncit sebelum Kamboja. Benarkah demikian? Tidakkah di tingkat global, Indonesia “lebih cocok“ berada di peringkat ke-66, sementara di kawasan Asia Timur dan Pasifik berada di peringkat terendah, alias yang terkorup?

Pertanyaan ini patut diajukan mengingat fakta-fakta tentang korupsi di negeri ini begitu centang-perenangnya. Bayangkan, hampir dalam semua urusan yang memerlukan pelayanan dari pemerintah, bisa dipercepat asalkan ada uang “pelicin”. Tak heran jika dikarenakan “tradisi” itu muncul pelesetan SUMUT yang artinya “semua urusan mesti uang tunai”. Jika tersandung perkara, maka “kasih uang habis perkara” (KUHP).

Di kalangan elit politik (wakil rakyat) dan pemerintah juga berlaku praktik “kasih uang dapat uang”. Artinya, kalau (pemerintah) ingin agar anggaran untuk sebuah proyek segera cair, maka setorlah uang (kepada wakil rakyat) terlebih dulu. Dijamin, kalau setorannya pas, dana pun mengucur. Itu sebabnya banyak wakil rakyat yang berkeberatan dengan wacana pembubaran Badan Anggaran di lembaga legislatif. Alasannya jelas: itu “proyek” mereka.

Inilah Indonesia. Benar, hampir dalam semua urusan mesti ada uang tunainya. Untuk memarkir kendaraan, misalnya, hampir-hampir tak ada lahan publik yang bebas dari petugas parkir, baik yang berseragam resmi maupun tidak. Tapi keduanya sama saja: sama-sama tidak memberikan karcis parkir meski kita sudah membayar ongkos parkir. Padahal, menurut pemerintah, itu merupakan kewajiban petugas parkir. Jadi, lalu bagaimana publik dapat mengontrol retribusi parkir ini? Bagaimana kita bisa tahu berapa banyak yang masuk ke pemerintah dan berapa banyak yang disikat koruptor?

Berikut saya kutipkan beberapa berita aktual. Pertama, 17 Oktober lalu, Bupati (nonaktif) Lampung Timur Satono divonis bebas dari dakwaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp119 miliar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, menilai jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan seluruh pasal yang didakwakan secara berlapis. Padahal jaksa menuntut 12 tahun penjara. Hanya selisih dua hari, 19 Oktober, giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya, yang divonis bebas dari tuntutan 10 tahun penjara dalam perkara korupsi APBD senilai Rp28 miliar.

Beberapa hari sebelum itu ada juga terdakwa korupsi yang dibebaskan. Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi (non aktif), dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Mochtar dituntut 12 tahun penjara dan denda subsider enam bulan oleh jaksa KPK karena didakwa melakukan empat perkara: suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APD Kota Bekasi, suap kepada BPK dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar.

Bayangkan, ketiga pejabat yang didakwa korup dan dituntut hukuman minimal 10 tahun penjara itu bebas. Tidakkah ini merupakan indikator bahwa pemberantasan korupsi di Tanah Air menapaki jalan terjal? Sudah sanksi hukum bagi para koruptor lemah, komisi antikorupsi (KPK) pun terus-menerus dilemahkan oleh berbagai pihak. Tak pelak, bersoraklah para pelaku kejahatan luar biasa itu, karena Indonesia masih merupakan surga bagi mereka. Maka, jangan heran kalau hasil survei KPK baru-baru ini menyebutkan Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti. Ironis! Para birokrat yang pekerjaan sehari-harinya mengurusi agama dan ketuhanan justru paling rakus mencuri uang negara

Nah, ini ada satu berita lagi. Awal Desember lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sekitar 1.800 rekening bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah milik pegawai negeri sipil (PNS). Para pemilik rekening itu berusia sangat muda, yakni antara 28 hingga 38 tahun, dengan kepangkatan golongan III hingga IV. Luar biasa, masih muda sudah miliarder. Itu hasil kerja yang wajar atau mencuri uang negara? Tentu nalar kita lebih percaya yang kedua daripada yang pertama.

Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, dia sempat shock mendapati temuan itu.

Menariknya, uang itu diputar ke rekening lain. Proyek fiktif dan menilep belasan miliar rupiah. ”Saya kira awalnya mereka bekerja buat atasan, ternyata tidak. Mereka bermain sendiri. Mereka masukkan ke rekening istrinya, lalu istrinya memecah ke anaknya usia lima bulan yang sudah diasuransi Rp2 miliar, kemudian ke anaknya yang berusia lima tahun juga diasuransikan pendidikan sebesar Rp5 miliar,” kata Agus. Uang itu ada juga yang dikirim ke ibu mertuanya. Dan yang mengejutkan, di antara para PNS kaya-raya itu, ada tiga perempuan yang secara rutin menerima gratifikasi reguler sebanyak Rp 50 juta per bulan.

Beberapa fakta tersebut membuat kita tak punya pilihan selain memerangi korupsi dari segala sisi dan lebih menggencarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM untuk menghapus pemberian remisi bagi para koruptor, misalnya, jelas harus didukung. Tak penting benar apakah kebijakan itu disebut “moratorium” atau “pengetatan syarat pemberian remisi”. Sebab yang jauh lebih penting adalah tujuan di balik kebijakan itu: demi semakin menggentarkan para koruptor (maupun calon koruptor) agar tak mudah melaksanakan niat busuknya.

Korupsi adalah sebentuk kejahatan luar biasa, karena itulah kita harus memeranginya dengan cara-cara yang luar biasa pula. Terkait itu maka ide membuat kebun koruptor layak dipertimbangkan untuk dijadikan kebijakan antikorupsi berikutnya. Tapi, tidakkah kebijakan itu melanggar HAM? Ah… itu kan suara-suara sumbang para pembela koruptor maupun mereka yang justru terlibat korupsi. Harap diingat baik-baik bahwa kita hidup di dalam kebersamaan dengan orang-orang lain, sehingga HAM kita haruslah menghormati HAM orang-orang lain. Jadi, HAM tak penah berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam konteks masyarakat dan negara.

Jadi, meski korupsi sebagai tindakan tidaklah membahayakan apalagi melenyapkan nyawa orang lain, namun efek negatif yang ditimbulkannya niscaya merugikan rakyat yang jutaan bahkan ratusan juta jiwa jumlahnya. Itulah yang menyebabkan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Karena, selain berpotensi membangkrutkan negara, mereka juga telah melanggar HAM orang-orang lain. Jika demikian, masih pantaskah mereka bicara tentang HAM? Bukankah dengan tidak direnggutnya hak hidup mereka oleh negara, itu saja sebenarnya sudah merupakan penghargaan negara atas HAM mereka?

Sungguh, kita tak dapat membayangkan apa jadinya bangsa ini ke depan jika tumor korupsi bukannya menjinak tetapi justru kian mengganas. Mungkin selama ini negara memang salah bersikap terhadap koruptor. Bayangkan, selain memberi “hadiah” berupa diskon masa tahanan setiap tahunnya, negara juga pernah memberi “anugerah” berupa pengampunan kepada seorang koruptor karena alasan sakit parah. Setelah bebas, si koruptor langsung diterbangkan ke vila pribadinya di sebuah perbukitan di Kalimantan Timur. Seterusnya ia beristirahat di sana, di rumah asri seluas 30 hektar yang dilengkapi dengan istal kuda, area berkuda, landasan helikopter, dan kebun kelapa sawit. Ternyata ia masih kaya-raya. Tidakkah ini melukai rasa keadilan kita?

Inilah yang membuat kita miris dan bertanya: kalau begitu mampukah praktik korupsi diperangi secara signifikan? Ketua Eksekutif Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigeria, Mallam Nuhu Ribadu, pernah berkata: “Kita punya masalah sama: kita cenderung memberi hormat pada kepada orang yang justru tak layak dihormati. Kamu melecehkan dirimu, kamu melecehkan kebijakanmu. Kamu punya kesempatan yang baik, tapi kamu membuat para pencuri itu tetap jadi pencuri karena kecenderungan itu. Ini masalah tentang manusia, jadi jangan ada toleransi bagi para koruptor itu. Bawa mereka ke depan hukum. Di Nigeria, kami menangkap para koruptor kakap dan ini membuat trickle down effect” (Tempo, 16/9/2007).

Sementara Pascal Couchepin, Konsuler Federal sekaligus Menteri Dalam Negeri Swiss, memberi resep: jangan memberi respek kepada koruptor. “Jangan pernah berkompromi menghadapi korupsi dan jadikan korupsi sebagai musuh bersama,” ujarnya (Kompas, 29/10/2005). Swiss selama ini selalu dikategorikan Transparency International sebagai negara yang “bersih dari korupsi”.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s